UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  19  TAHUN 2002

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;

2. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagaikonvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;

3. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, daninvestasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;

4. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana  telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf  a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

 Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

Agreement Establishing the World Trade Organization

(Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-

sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk

yang khas dan bersifat pribadi.

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta,

atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak

lain yang menerima lebih lanjut  hak dari pihak yang menerima

hak tersebut.

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,

penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan

menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau

melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat

dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik

secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak

sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau

temporer.

7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik

bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan

dengan cara dan alat apa pun.

8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan

dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang

apabila   digabungkan    dengan     media     yang    dapat   dibaca

dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk

melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yangkhusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi

tersebut.

9. Hak Terkait adalah  hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu

hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan

pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk

memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau

rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat,

memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka

yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan,

menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau

memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau

karya seni lainnya.

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang

pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk

melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik

perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau

perekaman bunyi lainnya.

12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang

berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu

karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa

kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang

diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau

Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan

dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya

dengan persyaratan tertentu.

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana

diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.

16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang

salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak

Cipta.

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh

Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal  2

(1)  Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secaraotomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program

Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang

tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan

yang bersifat komersial.

Pasal  3

(1)  Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2)  Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian

karena:

a. Pewarisan;

b. Hibah;

c. Wasiat;

d. Perjanjian tertulis; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal  4

(1)  Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal

dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta

tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan

hukum.

(2)  Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya

meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan

Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara

melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal  5

(1)  Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

a.       orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada

Direktorat Jenderal; atau

b.      orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai

Pencipta pada suatu Ciptaan.

(2)  Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan

tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang

berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.Pasal  6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh

dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang

memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal

tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang

menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas

bagian Ciptaannya itu.

Pasal  7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh

orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang,

Penciptanya adalah orang yang merancang  Ciptaan itu.

Pasal  8

(1)  Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk

dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara

kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan

Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan

yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam

hubungan dinas.

(3)  Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,

pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan

Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal  9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya

dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut

dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal  10

(1)  Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,

dan benda budaya nasional lainnya.

(2)  Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang

menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad,

lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3)  Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2),

orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat

izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal  11

(1)  Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum

diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk

kepentingan Penciptanya.

(2)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau

pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit

memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya

dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut

untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal  12

(1)  Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomim;

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni

ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni

terapan;

g. arsitektur;

h. peta;

i. seni batik;

j. fotografi;

k. sinematografi;

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya

lain dari hasil pengalihwujudan.

(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan

tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk

juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudahmerupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan

Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal  13

Tidak ada Hak Cipta atas:

a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;

b. peraturan perundang-undangan;

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;

d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau

e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis

lainnya.

Bagian Kelima

Pembatasan Hak Cipta

Pasal  14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu

kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang

diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama

Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi,

baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan

pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu

diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari

kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber

sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan

secara lengkap.

Pasal  15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun

sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar

Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun

sebagian, guna keperluan:

(i)   ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu

pengetahuan; atau(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari  Pencipta;

d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali

jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara

terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa

oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau

pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-

mata untuk keperluan aktivitasnya;

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan

pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan

bangunan;

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh

pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk

digunakan sendiri.

Pasal  16

(1)  Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian

dan pengembangan,  terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan

sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri

penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah

Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk

memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan

dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara

Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal

Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan

sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam huruf a;

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau

Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

huruf b.

(2)  Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya

Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum

pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3)  Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan

ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di

wilayah Negara Republik Indonesia;

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan

buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik

Indonesia;c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan

sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara

Republik Indonesia.

(4)  Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

(6)  Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan

dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal  17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan

kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara,

kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak

Cipta.

Pasal  18

(1)  Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk

kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat

dilakukan dengan tidak  meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak

Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2)  Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk

Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran

selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang

layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

 Bagian Keenam

Hak Cipta atas Potret

Pasal  19

(1)  Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak

Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari

orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2)  Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk

Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila

Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret

itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiaporang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3)  Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;

b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;

atau

c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal  20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;

b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau

c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari

orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang

dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal  21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan

atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang

bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal  22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan

pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak

dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal  23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik

Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni

lain, pemilik berhak tanpa persetujuan  Pemegang Hak Cipta untuk

mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau

memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19

dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh

Hak Moral

Pasal  24

(1)  Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya

nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.(2)  Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan

kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan

persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap

perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama

atau nama samaran Pencipta.

(4)  Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai

dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal  25

(1)   Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh

ditiadakan atau diubah.

(2)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

 Pasal  26

(1)  Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama

kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta

itu.

(2)  Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk

kedua kalinya oleh penjual yang sama.

(3)  Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama

atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih

dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan

Sarana Kontrol Teknologi

Pasal  27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak

Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal  28

(1)  Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi,

khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua

peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi

yang berwenang.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang

memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah

BAB  III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal  29

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan:

a.       buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b.      drama atau drama musikal, tari, koreografi;

c.      segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

d.      seni batik;

e.      lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f.       arsitektur;

g.      ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

h.      alat peraga;

i.        peta;

j.        terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh)

tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2)  Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2

(dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang

meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

sesudahnya.

Pasal  30

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan:

a. Program Komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. database;  dan

e. karya hasil pengalihwujudan,

    berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2)   Hak Cipta atas perwajahan karya tulis  yang diterbitkan berlaku selama 50

(lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3)   Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu

badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali

diumumkan.

Pasal  31

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara

berdasarkan:

a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh)

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.(2)   Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal

11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut

pertama kali diterbitkan.

Pasal  32

(1)  Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian

demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2)  Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang

terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang

diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau

ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal  33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya

jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali

untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran

Penciptanya.

Pasal  34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang

dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan

bagi Ciptaan yang dilindungi:

a. selama 50 (lima puluh) tahun;

b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima

puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1

Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut

diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah

Pencipta meninggal dunia.

BAB  IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal  35

(1)  Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat

dalam Daftar Umum Ciptaan.

(2)  Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai

biaya.(3)  Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari

Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

(4)  Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal  36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti

sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang

didaftar.

Pasal  37

(1)  Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas

Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta

atau Kuasa.

(2)  Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2

(dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau

penggantinya dengan dikenai biaya.

(3)  Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat

Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan

terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

(4)  Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar

pada Direktorat Jenderal.

(5)  Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan

terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan

dengan Keputusan Presiden.

Pasal  38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh  lebih dari seorang  atau suatu badan

hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan

tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan

hak tersebut.

Pasal  39

a. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;

c. tanggal penerimaan surat Permohonan;

d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan

e. nomor pendaftaran Ciptaan.Pasal  40

(1)  Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya

Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37,

atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37

dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu

badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2)  Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita

Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal  41

(1)  Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39

yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan

yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2)  Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas

permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan

dikenai biaya.

(3)  Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi

Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal  42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal

39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan

gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal  43

(1)  Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang

namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan

tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan

alamat itu dengan dikenai biaya.

(2)  Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam

Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal  44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang

namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30,

dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;

c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

BAB  V

LISENSI

Pasal  45

(1)  Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain

berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2.

(2)  Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk

seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3)  Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti

kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4)  Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh

penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal  46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri

atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal  47

(1)  Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan

akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan

yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian

Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3)  Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang

memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan

Keputusan Presiden.

BAB  VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal  48

(1)  Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan

pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.(2)  Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil

organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di

bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Menteri.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja,

pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

(4)  Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan

pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB  VII

HAK  TERKAIT

Pasal  49

(1)  Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak

lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan

rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

(2)  Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau

menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3)  Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,

dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau

tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal  50

(1)  Jangka waktu perlindungan bagi:

a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut

pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media

audio atau media audiovisual;

b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

sejak karya tersebut selesai direkam;

c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak

karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

(2)  Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke

dalam media audio atau media audiovisual;

b. karya rekaman suara selesai direkam;

c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.Pasal  51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c,

Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,

Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,

Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53,

Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61,

Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70,

Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis

terhadap Hak Terkait.

BAB  VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal  52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-

undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal  53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan

informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi

tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB  IX

BIAYA

Pasal  54

(1)   Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum

Ciptaan,  pencatatan pengalihan Hak Cipta,  pencatatan perubahan nama

dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib,

serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara

pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Keputusan Presiden.

(3)   Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan

dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB  X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal  55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi

hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;

b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;

c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan;  atau

d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal  56

(1)  Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada

Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan

terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2)  Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar

memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang

diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan

atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3)  Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan

pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau

Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak

Cipta.

Pasal  57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak

berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik

memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak

digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang

berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal  58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal  59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib

diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan

didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal  60

(1)  Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan

Niaga.(2)  Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan

diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama

dengan tanggal pendaftaran.

(3)  Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling

lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4)  Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan,

Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5)  Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama

60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal  61

(1)  Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari

setelah gugatan didaftarkan.

(2)  Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari

setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga

puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3)  Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat

secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut

harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta

dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut

diajukan suatu upaya hukum.

(4)  Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat

belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal  62

(1)  Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2)  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling

lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan

kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan

mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3)  Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang

bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima

tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal  63(1)   Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera

dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal  permohonan kasasi

didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2)   Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling

lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

(3)   Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera

paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi

menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera

wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling

lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(4)   Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan

kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas)  hari setelah lewat

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal  64

(1)  Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan

hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima

oleh Mahkamah Agung.

(2)  Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama

60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah

Agung.

(3)  Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan

puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4)  Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (3)

yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan

tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5)  Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi

kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan

kasasi diucapkan.

(6)  Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling

lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal  65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal

56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau

alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal  66Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,

Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan

tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB  XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal  67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat

menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya

mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta

atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan

importasi;

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta

atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya

penghilangan barang bukti;

c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan

bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak

atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut

memang sedang dilanggar.

Pasal  68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak

harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi

pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal  69

(1)  Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara

pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah,

membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2)  Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara

pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal  70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat

menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas

segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB  XII

PENYIDIKAN

Pasal  71

(1)  Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang

diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak

Cipta;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat

barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian

terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;

dan

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB  XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  72

(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan

ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  masing-masing paling singkat 1

(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta

rupiah),  atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,

atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran

Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan

untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal

55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh  juta rupiah).

(8)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28  dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal  73

(1)  Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau

Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana

tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat

unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB  XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan

di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini,

tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru

berdasarkan Undang-undang ini.

 Pasal  75Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang  Hak Cipta

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat

diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa

jangka waktu perlindungannya.

BAB  XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum

Indonesia;

b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk

Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan

untuk pertama kali di Indonesia;

c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk

Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:

(i)    negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak

Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau

(ii)   negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau

peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan

Hak Cipta.

 Pasal  77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun

1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997

dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal  78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal  29 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal  29 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo